Pramono Lantik 1.840 Pejabat Eselon III & IV di Balai Kota Jakarta

Pelantikan besar-besaran ini menjadi sinyal kuat bahwa Jakarta sedang berada dalam fase percepatan transformasi birokrasi.

Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan struktur birokrasi dan penyegaran jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pramono menegaskan bahwa pengangkatan dan rotasi pejabat dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, kebutuhan organisasi, dan prinsip meritokrasi.

Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Info Kejadian Jakarta.

Penataan Struktur Pemerintahan

Balai Kota Jakarta menjadi pusat perhatian ketika Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (atau dapat disesuaikan dengan nama resmi Pj Gubernur yang dimaksud bila sedang menjabat dalam konteks waktu pemberitaan).

Secara resmi melantik 1.840 pejabat Eselon III dan IV dalam sebuah upacara yang digelar dengan suasana penuh formalitas dan semangat pembaruan birokrasi.

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah besar penataan organisasi pemerintahan daerah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Jumlah pejabat yang dilantik terbilang sangat besar, mencerminkan komitmen pemerintah provinsi untuk melakukan regenerasi sekaligus penataan agar roda pemerintahan berjalan semakin optimal, responsif, dan adaptif.

Dalam sambutannya, Pramono menekankan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremonial. Namun memiliki nilai strategis. Ia menyampaikan bahwa pejabat yang dilantik harus memahami bahwa jabatan adalah tanggung jawab moral, sosial, dan hukum untuk bekerja melayani masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa fungsi birokrasi kini tidak hanya administratif. Tetapi juga harus inovatif dalam merespons kebutuhan masyarakat perkotaan yang terus berkembang.

Proses Dasar Pelantikan Jabatan

Pelantikan 1.840 pejabat ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kebutuhan struktur organisasi, serta penyesuaian dari peraturan terbaru mengenai pembagian fungsi perangkat daerah di Jakarta.

Pergeseran tugas, rotasi jabatan, dan promosi yang terjadi melalui pelantikan ini bukan dilakukan secara tiba-tiba, melainkan mengikuti mekanisme penilaian berbasis kompetensi dan rekam jejak yang telah berjalan selama beberapa bulan.

Pramono menjelaskan bahwa proses seleksi melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan sistem penilaian terukur, mulai dari kedisiplinan, integritas, pencapaian kinerja, hingga kemampuan adaptasi terhadap tugas.

Tujuan dari langkah ini adalah memastikan bahwa pejabat yang menjabat bukan hanya memiliki latar belakang pengalaman yang tepat, tetapi juga karakter kepemimpinan yang mampu menciptakan lingkungan kerja profesional dan produktif.

Ia juga mengingatkan agar seluruh pejabat yang baru dilantik tidak menjadikan penugasan baru sekadar peningkatan status atau kenyamanan karier.

Rotasi jabatan dipandang sebagai strategi penyegaran yang diperlukan untuk menghindari stagnasi, serta membangun budaya kerja yang dinamis.

Dalam konteks pemerintahan kota sebesar Jakarta, keberhasilan program pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen birokrasi di tingkat menengah dan bawah.

Baca Juga: Ara Ajak Pramono Bahas Program Apartemen Subsidi Untuk Warga Jakarta

Tantangan Pelayanan Publik di Kota Metropolitan

Sebagai ibu kota yang menjadi pusat perekonomian nasional, Jakarta memiliki kompleksitas persoalan yang jauh berbeda dari kota lain.

Mulai dari kemacetan, penataan ruang, permukiman padat, penanganan banjir, hingga pelayanan sosial yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan bantuan kesejahteraan.

Pejabat Eselon III dan IV yang dilantik memiliki peran langsung dalam merumuskan teknis pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

Pramono menegaskan bahwa keberhasilan birokrasi bukan hanya diukur dari terselesaikannya tugas administrasi tepat waktu, tetapi dari seberapa besar dampak langsung yang dirasakan masyarakat.

Ia berharap para pejabat baru mampu bekerja dengan pola kolaboratif, saling mendukung antar unit, dan tidak terjebak dalam sekat-sekat birokrasi yang kaku.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan layanan.

Selain itu, tuntutan masyarakat Jakarta yang semakin kritis juga menjadi faktor yang harus diperhatikan. Warga kini tidak hanya meminta pelayanan yang cepat, tetapi juga bersih, berkeadilan, dan bebas dari praktik korupsi.

Oleh karena itu, setiap pejabat diberi peringatan tegas bahwa pelanggaran etika dan hukum tidak akan mendapatkan toleransi.

Harapan Pemerintah Terhadap Pejabat

Dalam pidatonya, Pramono menyampaikan sejumlah pesan penting. Ia mengajak para pejabat untuk menerapkan kepemimpinan yang mengayomi, membangun komunikasi yang humanis dengan masyarakat, serta terus meningkatkan kapasitas diri.

Menurutnya, pejabat pemerintah tidak boleh terjebak pada pola kerja lama yang tertutup dan sulit dijangkau. Sebaliknya, mereka harus hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi, dan merespons secara cepat.

Ia juga memberikan arahan agar setiap pemimpin unit kerja melakukan pembinaan kepada bawahannya dengan pendekatan profesional tanpa intimidasi.

Budaya organisasi yang sehat diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, ia menekankan bahwa hasil kerja birokrasi bukan hanya untuk laporan internal atau memenuhi target angka, melainkan berorientasi pada perubahan dan pembangunan nyata di masyarakat.

Pemerintah provinsi juga berencana untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pejabat yang dilantik. Evaluasi ini dilakukan guna memastikan bahwa pengangkatan pejabat benar-benar memberikan kontribusi signifikan.

Pejabat yang dinilai menunjukkan kinerja baik akan diberikan ruang peningkatan karier. Sedangkan yang tidak mampu mengikuti ritme kerja akan direposisi sesuai kebutuhan.

Simak berita update lainnya tentang Jakarta dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpercaya hanya di Info Kejadian Jakarta.

---