Jakarta kembali diramaikan oleh sebuah tayangan video viral yang memperlihatkan sebuah mobil dinas masuk jalur TransJakarta dan langsung menyita perhatian publik.
Alih-alih ditindak, mobil berpelat merah itu justru mendapat hormat dari polisi, memicu kecaman di media sosial. Momen tersebut sontak memicu gelombang reaksi publik, terutama di media sosial. Banyak yang merasa geram dan kecewa dengan pemandangan yang dinilai memperlihatkan ketimpangan penegakan hukum di negeri ini.
Ketika rakyat kecil dihadapkan pada sanksi tegas atas pelanggaran lalu lintas, pelanggaran serupa justru seolah dimaklumi, bahkan dihormati, jika dilakukan oleh pejabat atau kendaraan berpelat dinas. Info Kejadian Jakarta akan membahas fenomena viral yang memperlihatkan ketimpangan hukum saat mobil dinas melintas di jalur TransJakarta dan justru mendapat hormat dari polisi.
Ketidaksetaraan Dalam Penegakan Hukum
Unggahan video tersebut langsung menyulut perdebatan. Di kolom komentar berbagai platform media sosial, netizen menyuarakan rasa frustrasi mereka terhadap sistem hukum yang dinilai tajam ke bawah, tumpul ke atas. “Ya beginilah di negri +62. Tajam ke bawah, tumpul ke atas” tulis akun @annaokky.
Pernyataan ini menjadi semacam rangkuman dari perasaan kolektif masyarakat yang sudah lama merasa bahwa hukum di Indonesia kerap kali berlaku selektif. Ketika masyarakat biasa melakukan pelanggaran, bahkan pelanggaran kecil sekalipun, sanksi bisa dijatuhkan tanpa kompromi.
Namun, ketika yang melanggar adalah pemilik kekuasaan atau status istimewa, hukum tampaknya kehilangan taring. Akun lain, @crislaros, menyoroti absurditas bahwa para pejabat yang membuat aturan, justru kerap menjadi pelanggarnya. “Dia yang buat ATURAN tapi dia tidak tahu ATURAN” tulisnya.
Aturan Sudah Jelas, Tapi Siapa yang Taat?
Jalur TransJakarta dirancang sebagai koridor khusus agar layanan bus bisa beroperasi dengan efisien tanpa terjebak kemacetan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa jalur khusus hanya boleh digunakan oleh kendaraan yang telah ditetapkan.
Bahkan kendaraan berpelat merah sekalipun, tidak memiliki hak untuk melintasi jalur tersebut kecuali dalam kondisi darurat atau jika membawa kepala negara.
Dengan demikian, tindakan mobil dinas tersebut jelas merupakan pelanggaran. Keberadaan pengawalan polisi pun tidak serta merta melegalkan pelanggaran ini. Fungsi pengawalan seharusnya tunduk pada aturan yang sama dan bertanggung jawab untuk memastikan perjalanan tetap dalam koridor hukum, bukan justru melanggarnya.
Baca Juga:
Fenomena Penghormatan yang Membingungkan
Yang membuat publik semakin geram adalah sikap polisi yang terlihat memberikan hormat saat mobil melintas. Dalam logika umum, hormat adalah bentuk penghargaan atau penghormatan terhadap sesuatu yang dianggap pantas dan layak dihormati. Namun, dalam konteks ini, hormat tersebut malah menimbulkan pertanyaan besar: apakah pelanggaran kini patut dihormati?
Apakah seorang pejabat bisa mendapatkan perlakuan istimewa meskipun telah melanggar hukum? Apakah posisi dan jabatan bisa membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum? Momen ini menggambarkan dengan gamblang bagaimana simbol penghormatan bisa menjadi bentuk nyata dari pembiaran sistemik.
Cermin Buram Moral Aparat
Sebagai penegak hukum, polisi memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan secara adil dan tidak memihak. Ketika aparat menunjukkan sikap berbeda terhadap pelanggar karena status sosial atau jabatan, maka wibawa institusi akan tergerus perlahan.
Sikap hormat di tengah pelanggaran menjadi gambaran buram dari mentalitas yang lebih menghormati kekuasaan dibandingkan keadilan.
Jika penegak hukum sendiri tidak berani bertindak terhadap pelanggar yang memiliki status tinggi, maka pesan apa yang diterima masyarakat? Bahwa keadilan bisa dibeli? Bahwa hukum adalah alat yang fleksibel tergantung siapa yang dilibatkan?
Kita Butuh Teladan, Bukan Sekadar Aturan
Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa aturan tanpa teladan hanyalah tulisan mati. Tidak cukup membuat undang-undang dan rambu lalu lintas jika aparat dan pejabatnya sendiri tidak menunjukkan perilaku yang patut dicontoh. Reformasi birokrasi dan perbaikan sistem hukum seharusnya dimulai dari atas, dari mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.
Kita sering berbicara tentang Indonesia sebagai negara hukum, tetapi terlalu sering pula hukum justru menjadi alat legitimasi bagi mereka yang punya akses dan kekuasaan. Peristiwa mobil dinas masuk jalur TransJakarta hanyalah satu dari sekian banyak contoh yang menunjukkan bagaimana hukum bisa dimanipulasi atau diabaikan.
Kesimpulan
Insiden ini seharusnya menjadi momentum refleksi. Bukan hanya bagi aparat, tetapi juga bagi masyarakat luas untuk terus kritis dan tidak lelah bersuara. Media sosial telah menjadi alat ampuh untuk membongkar ketimpangan, dan publik memiliki kekuatan untuk menuntut perubahan.
Indonesia layak memiliki sistem hukum yang adil dan tegas kepada siapa pun baik itu rakyat kecil maupun pejabat tinggi. Karena hanya dengan keadilan yang merata, kita bisa menyebut negeri ini benar-benar demokratis dan beradab. Simak dan ikuti terus Info Kejadian Jakarta agar Anda tidak ketinggalan informasi berita terupdate dan menarik lainnya setiap hari.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari bacakoran.co
- Gambar Kedua dari surabaya.tribunnews.com
