Ribuan personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR/MPR RI.
Aksi tersebut digelar oleh massa yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan sejumlah elemen masyarakat lainnya. Berikut ini Info Kejadian Jakarta akan memberikan informasi menarik tentang pengamanan aksi demo buruh di depan Gedung DPR/MPR RI.
Ribuan Petugas Gabungan Siaga di Kawasan DPR dan MPR
Polres Metro Jakarta Pusat menyiapkan 1.464 personel gabungan di kawasan Gedung DPR/MPR untuk menjaga situasi selama aksi berlangsung. Petugas terdiri dari unsur TNI, Polri, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Susatyo menjelaskan, pengerahan ribuan petugas ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan selama kegiatan berlangsung, termasuk pengaturan lalu lintas, pengamanan massa aksi, hingga menjaga fasilitas publik di sekitar lokasi.
“Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” ujar Susatyo di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Selain di depan DPR/MPR, aksi juga digelar di beberapa titik strategis di Jakarta Pusat, antara lain kawasan Monas serta depan Kementerian Haji dan Umrah. Untuk mengamankan titik-titik tersebut, disiagakan tambahan 734 personel gabungan.
Seruan Aksi Damai Polisi Ingatkan Massa Untuk Tertib
Kapolres Metro Jakarta Pusat menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap dalam koridor hukum dan menjaga ketertiban umum.
Pihak kepolisian meminta agar para peserta unjuk rasa tidak melakukan tindakan anarkistis seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup jalan secara paksa.
“Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban,” tegas Susatyo.
Ia menambahkan, aparat kepolisian juga telah melakukan koordinasi dengan perwakilan serikat buruh dan koordinator lapangan agar pelaksanaan aksi dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan berarti.
Baca Juga: Pramono Lantik 1.840 Pejabat Eselon III & IV di Balai Kota Jakarta
Pengalihan Lalu Lintas Bersifat Situasional
Terkait potensi kemacetan di kawasan Senayan, pihak kepolisian menyiapkan rencana pengalihan arus lalu lintas secara situasional. Artinya, pengalihan hanya dilakukan jika jumlah massa meningkat signifikan atau jika ruas jalan depan Gedung DPR/MPR tertutup total oleh peserta aksi.
Beberapa jalur alternatif disarankan bagi pengendara untuk menghindari kemacetan, seperti melalui Jalan Asia Afrika, Jalan Gerbang Pemuda, dan Jalan Gatot Subroto bagian timur.
“Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” kata Susatyo.
Selain itu, aparat Dishub DKI juga menyiagakan petugas tambahan di beberapa titik untuk membantu mengatur arus lalu lintas dan memberikan panduan bagi pengguna jalan.
Aparat Bertugas Secara Humanis Tanpa Senjata Api
Dalam pengamanan kali ini, Polres Metro Jakarta Pusat menegaskan bahwa tidak ada personel yang dibekali senjata api. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam melayani masyarakat dengan pendekatan humanis dan profesional.
“Petugas keamanan tidak membawa senjata api dan melayani warga yang menyampaikan pendapatnya dengan humanis serta profesional,” ujar Susatyo menegaskan.
Aparat juga dibekali dengan pelatihan komunikasi persuasif agar dapat berinteraksi dengan massa tanpa menimbulkan gesekan. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Selain itu, kepolisian bersama TNI dan Pemprov DKI berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh peserta aksi. Baik dari potensi provokasi maupun gangguan keamanan lainnya.
Imbauan Waspadai Hoaks dan Jaga Situasi Kondusif
Menjelang aksi, beredar sejumlah informasi di media sosial yang dinilai berpotensi memicu disinformasi dan keresahan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Metro Jakarta Pusat meminta masyarakat tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi.
“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah termakan hoaks yang beredar di media sosial. Pastikan informasi berasal dari sumber resmi,” ucap Susatyo.
Masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga kondusivitas dan solidaritas sosial, tidak ikut menyebarkan konten provokatif, dan menghormati hak sesama warga yang sedang menyampaikan aspirasi.
Polisi menegaskan, pengamanan ini bukan hanya untuk menjaga ketertiban, melainkan juga untuk menjamin hak demokrasi setiap warga tetap terlindungi.
Simak berita update lainnya tentang Jakarta dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpercaya hanya di Info Kejadian Jakarta.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari sindonews.com
- Gambar Kedua dari antaranews.com