Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengatakan bahwa telah mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk subsidi layanan transportasi umum.
Pada tahun 2025, sekitar 70 persen dari total anggaran Dishub yang mencapai Rp7,2 triliun digunakan untuk subsidi operasional transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, dan LRT. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum di ibu kota.
Alokasi Anggaran Subsidi Transportasi
Menurut Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syaripudin, dari total anggaran Rp7,2 triliun, sekitar Rp5,16 triliun dialokasikan sebagai subsidi untuk berbagai moda transportasi publik. Subsidi ini digunakan untuk menutupi biaya operasional agar tarif yang dikenakan kepada pengguna tetap terjangkau dan layanan dapat berjalan optimal.
Subsidi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengadaan armada, perawatan, hingga pengembangan rute baru. Dengan adanya subsidi, diharapkan masyarakat semakin terdorong untuk menggunakan transportasi umum sehingga dapat mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta.
Penambahan Anggaran Subsidi Dalam APBD Perubahan 2025
Pemprov DKI Jakarta mengajukan tambahan anggaran subsidi layanan transportasi publik sebesar Rp300 miliar hingga Rp400 miliar dalam APBD Perubahan 2025. Tambahan dana ini digunakan untuk memperluas rute dan armada Transjakarta serta Transjabodetabek, termasuk pengoperasian rute baru seperti Terminal Bekasi-Dukuh Atas dan Ancol-Blok M.
Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa penambahan sekitar 200 unit bus listrik menjadi fokus utama agar layanan transportasi publik semakin ramah lingkungan dan nyaman bagi penumpang. Bus listrik ini juga diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca di wilayah Jabodetabek.
Dampak Subsidi Terhadap Penggunaan Transportasi Umum
Besarnya subsidi yang diberikan bertujuan untuk mendorong peningkatan jumlah pengguna transportasi umum. Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, menyatakan bahwa subsidi yang besar ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat agar tujuan pengurangan kemacetan dan polusi dapat tercapai.
Perluasan layanan transportasi ke daerah penyangga juga menjadi strategi penting, meskipun berdampak pada peningkatan biaya subsidi. Namun, langkah ini dinilai perlu untuk menjangkau lebih banyak wilayah dan memudahkan mobilitas warga.
Baca Juga: Contraflow Berlaku Km 55-47 Tol Japek, Antisipasi Macet Arus Balik Jakarta
Penggunaan Sisa Anggaran Dishub
Selain subsidi, sekitar 30 persen anggaran Dishub DKI digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang serta jasa. Belanja modal digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana transportasi, termasuk pengembangan infrastruktur dan teknologi pendukung.
Belanja operasional dan pengembangan sistem transportasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran layanan dan meningkatkan keselamatan pengguna.
Strategi Penanganan Kemacetan dan Pengembangan Transportasi
Dishub DKI Jakarta menerapkan strategi push dan pull untuk mengatasi kemacetan. Strategi push meliputi pengaturan lalu lintas, penertiban, dan pengendalian parkir, sementara strategi pull fokus pada peningkatan sarana transportasi publik, pengembangan jaringan, dan integrasi moda transportasi.
Peningkatan kualitas layanan melalui penambahan armada bus listrik dan perluasan rute diharapkan dapat mengubah pola mobilitas masyarakat menuju penggunaan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan dan efisien.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Dengan alokasi anggaran yang besar untuk subsidi transportasi. Pemprov DKI berharap dapat meningkatkan kualitas hidup warga melalui layanan transportasi yang lebih baik dan terjangkau. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan subsidi tepat sasaran dan layanan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
Peningkatan kesadaran masyarakat untuk beralih ke transportasi umum juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus terus berkolaborasi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan menjaga keberlanjutan transportasi publik.
Kesimpulan
Sebagian besar anggaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada tahun 2025, yakni sekitar 70 persen dari Rp7,2 triliun, dialokasikan untuk subsidi layanan transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT. Subsidi ini bertujuan menjaga tarif tetap terjangkau dan meningkatkan kualitas layanan demi mendorong penggunaan transportasi publik.
Pemprov DKI juga mengajukan tambahan subsidi Rp300-400 miliar dalam APBD Perubahan 2025 untuk memperluas rute dan menambah armada, termasuk bus listrik ramah lingkungan. Strategi pengembangan transportasi dan penanganan kemacetan terus dijalankan dengan harapan dapat mengubah pola mobilitas warga.
Untuk informasi lengkap dan terkini mengenai berbagai kejadian penting di Jakarta, termasuk aksi buruh, aturan lalu lintas, dan event kota, kunjungi sumber berita terpercaya Info Kejadian Jakarta berikut ini.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari news.detik.com