Posted in

Pemprov DKI Diminta Percepat Belanja Daerah Jelang Tutup Tahun 2025

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta mempercepat realisasi belanja daerah menjelang akhir tahun anggaran 2025.

Pemprov DKI Diminta Percepat Belanja Daerah Jelang Tutup Tahun 2025

Hingga November, realisasi baru mencapai 60 persen dari target APBD sebesar Rp 85,97 triliun. Pemprov fokus pada prioritas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, sambil mempercepat pengadaan barang dan jasa.

Simak kejadain di Jakarta terbaru yang akan di bahas di bawah ini yang hanya ada di Info Kejadian Jakarta.

Rencana Belanja Daerah DKI Jakarta Masih Perlu Dipercepat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mempercepat realisasi belanja daerah jelang akhir tahun anggaran 2025. Hingga November 2025, realisasi belanja daerah Pemprov DKI tercatat sekitar Rp 52 triliun atau sekitar 60,46 persen dari pagu yang sebesar Rp 85,97 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa masih ada hampir 21.631 paket pengadaan barang dan jasa yang sedang dalam tahap proses tender dengan persentase kemajuan mencapai 95,34 persen. Ini menjadi salah satu faktor utama percepatan belanja yang sedang didorong Pemprov DKI.

Namun, rendahnya realisasi belanja daerah pada semester awal masih menjadi perhatian. Pada Juli 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai 37 persen dari target APBD. Kondisi ini sudah menjadi masalah berulang yang harus diatasi agar anggaran bisa terserap lebih maksimal sepanjang tahun anggaran berjalan.

Prioritas Anggaran Infrastruktur dan Kesejahteraan

Dari total realisasi belanja yang mencapai hampir Rp 52 triliun per November 2025, sebagian besar dialokasikan untuk pengeluaran operasi yang mencakup berbagai program pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Khususnya, belanja untuk program peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota mencapai sekitar Rp 7,19 triliun atau 35,26 persen dari target Rp 20,37 triliun.

Belanja daerah juga difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta. Prioritas tersebut selaras dengan visi Pemprov DKI dalam membangun kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Langkah strategis mempercepat belanja ini dianggap sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi Ibu Kota di tengah tantangan global serta transisi pemerintahan yang baru setelah Pilkada akhir 2024. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus hati-hati dan terencana agar semua program dapat berjalan lancar dan berdampak signifikan bagi masyarakat.

Baca Juga: Pelaku Penusukan di Jakpus Ditangkap Saat Hendak Melarikan Diri ke Bogor

Pemantapan dan Akselerasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemantapan dan Akselerasi Pengadaan Barang dan Jasa

Salah satu kunci peningkatan realisasi belanja daerah adalah percepatan pengadaan barang dan jasa. Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta mencatat proses tender telah mencapai lebih dari 95 persen dari seluruh paket yang direncanakan.

Pemprov DKI juga melakukan konsolidasi pengelolaan keuangan dan administrasi di seluruh perangkat daerah agar serapan anggaran tidak terhambat. Pendekatan terintegrasi ini membantu mengurangi birokrasi yang memperlambat pelaksanaan proyek sehingga anggaran bisa terserap secara optimal.

Selain itu, percepatan belanja daerah juga menjadi strategi untuk mendongkrak aktivitas ekonomi Jakarta. Dengan anggaran yang terserap maksimal, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan meningkat, yang pada gilirannya mampu membuka lapangan pekerjaan dan memperkuat daya beli warga.

Keyakinan Pemprov DKI Sambut Penutupan Tahun

Pemprov DKI optimistis realisasi belanja daerah akan terus meningkat tajam menuju akhir tahun anggaran 2025. Dengan surplus APBD sebesar Rp 14,43 triliun hingga Oktober dan realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp 68,53 triliun per November, posisi keuangan daerah cukup kuat untuk mendukung percepatan program kerja.

Gubernur Pramono Anung menegaskan langkah percepatan belanja ini sebagai bagian dari upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Ibu Kota. Meski demikian, Pemprov tetap berhati-hati dalam mengawal penggunaan anggaran agar tidak menimbulkan pemborosan atau ketidakefisienan.

Seluruh perangkat daerah diimbau untuk terus bekerja efektif dan mengoptimalkan realisasi anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta. Keseriusan ini diharapkan menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam mengelola APBD secara profesional dan produktif.

Simak berita update lainnya tentang Jakarta dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpercaya hanya di Info Kejadian Jakarta.


Sumber Informasi Gambar:

  1. Gambar Pertama dari mediaindonesia.com
  2. Gambar Kedua dari megapolitan.kompas.com