Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta bongkar adanya selisih signifikan target dan realisasi penerima manfaat data program bansos.
Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial kesejahteraan keluarga belum berjalan optimal. Selain itu, NasDem juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun untuk program penurunan stunting, mengingat masih tingginya kasus stunting, gizi buruk, gizi kurang, dan balita underweight di DKI Jakarta.
Fraksi NasDem meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pemadanan data secara objektif dan adil, serta meningkatkan target penurunan prevalensi stunting. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Info Kejadian Jakarta.
Keganjilan Data Bansos DKI Jakarta
Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta telah mencatat adanya selisih yang signifikan antara jumlah target dan realisasi penerima manfaat program bantuan sosial kesejahteraan keluarga. Dalam Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024.
Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Raden Gusti Arief, mengungkapkan bahwa dari target 172.447 keluarga penerima manfaat, hanya 160.853 keluarga yang terealisasi. Ini berarti sebanyak 11.594 keluarga dinyatakan tidak memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 44 Tahun 2022. Fraksi NasDem meminta agar proses pemadanan data dilakukan secara objektif dan adil.
Sehingga bantuan dapat tepat sasaran dan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Masalah ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial di DKI Jakarta dinilai belum berjalan optimal. NasDem juga mendorong evaluasi dan monitoring berkala terhadap penyaluran bantuan sosial.
Sorotan terhadap Anggaran Penurunan Stunting yang Belum Efektif
Selain masalah data bansos, Fraksi NasDem juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran untuk program penurunan stunting. Meskipun anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp 1,4 triliun, data menunjukkan bahwa masih ada 3.782 kasus stunting di DKI Jakarta per Januari hingga Juli 2024. Selain itu, terdapat 555 balita dengan gizi buruk, 3.727 balita dengan gizi kurang, dan 6.891 balita dengan kondisi underweight di wilayah DKI Jakarta pada periode yang sama.
Fraksi NasDem mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan target penurunan prevalensi stunting, kasus balita gizi kurang, gizi buruk, serta kasus balita underweight hingga mencapai 0%. Dengan APBD Pemprov DKI Jakarta yang merupakan yang tertinggi di Indonesia, NasDem berharap Pemprov Jakarta dapat meningkatkan target penurunan prevalensi stunting secara signifikan.
Pada bulan Januari hingga Agustus, Fraksi NasDem Jakarta mencatat total 17.781 kasus balita dengan masalah gizi dan stunting. Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta memastikan bahwa seluruh balita yang mengalami stunting akan dimasukkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan secara otomatis menerima jaminan bantuan sosial berupa Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Baca Juga: Belasan Rumah di Kepulauan Seribu Rusak, Akibat Diterjang Angin Kencang
Permasalahan Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, melalui anggota Hasan Basri Umar, menyoroti permasalahan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan utama penetapan penerima bantuan dari Kemensos maupun Pemprov DKI Jakarta.
Masyarakat mengeluhkan bahwa DTKS, yang seharusnya mempermudah pendataan, justru menyebabkan penyaluran bantuan tidak tepat sasaran. Hasan Basri Umar menyayangkan masih banyaknya warga yang belum bisa mendapatkan manfaat dari program bantuan pemerintah ini.
Minimnya Sosialisasi DTKS
Salah satu penyebab utama masalah ini adalah minimnya sosialisasi mengenai DTKS. Banyak warga yang tidak memahami tujuan DTKS, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara mendaftar atau mengusulkan diri untuk mendapatkan bantuan. Fraksi NasDem mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta lebih gencar melakukan sosialisasi tentang bantuan sosial DTKS.
Kendala Pendaftaran Online dan Perubahan Aturan
Selain minimnya sosialisasi, kendala juga muncul dari link pendaftaran DTKS yang belum tersedia hingga Maret 2023 dari Kemensos. Peraturan pendaftaran DTKS juga berbeda dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, jika kepala keluarga terdaftar DTKS, semua anggota keluarga di KK tersebut akan menerima bantuan.
Namun, pada tahun 2022, Kemensos mengeluarkan peraturan baru yang mengharuskan setiap individu mendaftar secara terpisah, yang menyulitkan banyak warga yang belum mengerti cara mendaftar. Proses pendaftaran online yang berskala nasional juga menjadi hambatan karena sering kali server sulit diakses, menyebabkan warga gagal mendaftar.
Rekomendasi NasDem untuk Perbaikan Program Bansos
Fraksi NasDem mengusulkan agar proses pendaftaran DTKS dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas sosial untuk mempermudah masyarakat, mengingat data sudah tersedia di dinas sosial. Selain itu, NasDem juga mengkritik peraturan Kemensos yang secara otomatis menggagalkan pendaftaran DTKS bagi warga yang memiliki kendaraan roda empat.
Karena tidak semua kendaraan roda empat digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan seringkali untuk usaha pengangkutan barang. NasDem juga menyoroti kasus di mana pihak kelurahan membatalkan pendaftaran warga yang dianggap mampu hanya berdasarkan kondisi rumah. Tanpa melakukan wawancara mendalam untuk memahami kondisi sebenarnya.
Seperti rumah besar yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga dengan pekerjaan yang belum jelas. Fraksi NasDem DKI telah berupaya mensosialisasikan DTKS melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi Perda dan reses. Serta membantu masyarakat yang kesulitan mendaftar melalui relawan.
Transparansi Keuangan dan Aset Daerah
Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan transparansi terkait pengelolaan aset daerah dan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Rapat Paripurna, Raden Gusti Arief menyatakan bahwa hingga semester II tahun 2024, masih terdapat 1.222 rekomendasi BPK yang tindak lanjutnya belum sesuai, dan 42 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sama sekali oleh Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, ditemukan lebih dari 90 kasus kerugian daerah senilai Rp17 miliar yang sudah berkekuatan hukum tetap. Serta ratusan kasus lainnya dengan total nilai lebih dari Rp1 triliun yang masih dalam proses pembebanan atau tuntutan ganti rugi. Fraksi NasDem mendorong Gubernur untuk mengevaluasi kinerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD). Dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Rugi Daerah yang dinilai belum optimal.
Terkait aset daerah, NasDem menyoroti belum optimalnya kinerja Majelis Penetapan Status Aset dan Barang Milik Daerah dari 1.000 aset tanah senilai Rp1,9 triliun yang sebelumnya tidak ditemukan, kini masih ada 590 aset senilai Rp1,3 triliun yang belum teridentifikasi. Selain itu, 700 register gedung senilai Rp513 miliar dan 143 register tanah jalan senilai Rp579 miliar juga belum teridentifikasi.
NasDem menuntut transparansi atas penyelesaian permasalahan aset ini agar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta. Di sektor BUMD, meskipun mengapresiasi BUMD yang membukukan keuntungan. NasDem menyoroti kerugian PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang mencapai lebih dari Rp500 miliar dan mendorong evaluasi kinerja serta perbaikan rencana bisnis.
Kesimpulan
Sorotan NasDem DKI bongkar data bansos dan tingginya kasus stunting di Ibu Kota mengindikasikan adanya celah dalam efektivitas program kesejahteraan sosial dan kesehatan . Permasalahan mendasar terletak pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum optimal.
Diperparah dengan minimnya sosialisasi serta kendala teknis dan perubahan aturan pendaftaran. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran stunting yang besar belum berbanding lurus dengan penurunan kasus yang signifikan. Fraksi NasDem mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pemadanan data yang objektif, meningkatkan sosialisasi, mempermudah proses pendaftaran DTKS.
Serta mengevaluasi secara menyeluruh kinerja program bansos dan stunting. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi tuntutan penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah.
Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap tentang NasDem DKI bongkar data bansos hanya di INFO KEJADIAN JAKARTA.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari www.antaranews.com